loading...
Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa Indonesia adalah negara besar yang berpenduduk 263 juta jiwa.
“Ini negara besar, dan penduduk sebanyak 263 juta itu hidup tersebar di 17.000 pulau yang kita miliki,” kata Jokowi di GOR Ewangga, Jawa Barat, akhir pekan ini, yang dikutip dalam situs Sekretaris Kabinet.
Menurutnya, Indonesia dianugerahi Allah perbedaan, kemajemukan, dan keragaman. “Kita memiliki 714 suku. Di Singapura itu hanya 4 suku, Indonesia 714 suku,” ujarnya.
Untuk itu, Kepala Negara mengingatkan semua lapisan masyarakat, agar jangan sampai terjadi gesekan antarsuku dan antaragama, apalagi hanya gara-gara pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden.
“Itu pesta demokrasi hanya setiap 5 tahun sekali, jangan sampai memecah kita, memecah-belah kita,” tuturnya.
Presiden menambahkan, jangan sampai masyarakat dikompor-kompori atau dipanas-panasi oleh para politisi, sehingga tidak saling menyapa antartetangga dan antarkampung.
“Saya mengajak kita membangun persaudaraan kita, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air,” ucap Jokowi.
Presiden mempersilakan masyarakat untuk mencoblos kandidat yang terbaik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Namun, pesan Presiden, masyarakat harus kembali rukun setelah pemilihan tersebut.
“Jangan sampai kita pecah gara-gara urusan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali. Rugi besar kita, rugi besar,” tutur Presiden.
Banyak Fitnah
Menurut Kepala Negara, banyak fitnah yang ada dalam pemilihan bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Ia merasakan hal tersebut ketika dalam pilpres lalu dirinya difitnah PKI.“Saya diam saja karena logikanya enggak masuk. PKI itu dibubarkan tahun ’65, saya lahir tahun ’61. Masa ada PKI umur 4 tahun, PKI balita,” ungkap Kepala Negara.
Namun, lanjut Presiden Jokowi , ada yang mempercayai fitnah tersebut dan ada juga yang membuat gambar dirinya berjejer dengan DN Aidit saat Ketua PKI tersebut berpidato di tahun 1955.
“Saya lahir saja belum, saya sudah jejer di situ coba,” kata Presiden
Jokowi seraya mengeluhkan betapa jahatnya politik yang kadang-kadang seperti itu.
Acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat itu dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Anggota Wantimpres Agum Gumelar. tribunnews.com
loading...
Comments
Post a Comment