loading...
Pemprov DKI Jakarta hari ini mulai menerapkan penataan kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari ini (22/12). Sosialisasi dimulai sekitar pukul 08.00 WIB Jl Jati Baru pun ditutup oleh Pihak Dinas Perhubungan untuk akses pengendara.
Namun banyak dari masyarakat Jl Jati Baru yang menolak dengan adanya pemberlakuan tersebut. Ketua RW 01, Jalan Jati Baru X, Budiharjo mengaku keberatan dengan ditutupnya akses jalan.
"Ini depan rumah. Mobil saya enggak bisa jalan. Saya semalam ditelephone sama warga untuk pulang lantaran akses jalan tertutup," kata Budiharjo di Jl Jati Baru depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).
Dia juga mengatakan sebagai ketua RW tidak dilibatkan untuk sosialisasi penerapan tersebut. Budiharjo menjelaskan, masih ada 6 RW yang menolak adanya penutupan jalan untuk lapak pedagang kaki lima (PKL) itu.
"Respon dari masyarakat sangat berkeberatan. Sarana umum jalan dipakai untuk pedagang karena akses-akses Jalan Jati Baru X tertutup jadi akses warga kita masih ada 6 RW punya kendaraan semua. Dan pengusaha yang punya kendaraan semua. Tidak bisa keluar," jelas Budiharjo.
Budiharjo juga mengaku akan bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bisa mencari solusi untuk warganya. Namun dia enggan merinci kapan akan menemui mantan Menteri Pendidikan itu.
"Oleh karena itu saya keberatan tapi saya elegan semua kami akan bicarakan dengan gubernur. Tadi saya sudah bicarakan akan diterima ke kantor," ungkap Budiharjo.
Dia menjelaskan, cara Anies untuk menata kawasan Tanah Abang masih kurang maksimal. Budiharjo menjelaskan, penataan yang dibuat Anies berbeda dengan tata kelola yang dibuat semasa jabatan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama ketika memimpin Jakarta.
"Di satu sisi saya mendukung Pak Anies-Sandi untuk menata kaki lima. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Pak Gubernur waktu itu Jokowi di lanjutkan Basuki Tjahaja Purnama itu tidak seperti ini," ungkap Budiharjo.
Dia juga menjelaskan seharusnya jika ingin memuliakan pejalan kaki pihak Anies pun harus menghormati warga di Jl Jati Baru. Budiharjo pun memberikan solusi kepada Anies agar para PKL bukan diberikan lapak di jalan tetapi diberikan subsidi kios-kios.
"Untuk ditinjau kembali. Kalau mengangkat berikan subsidi kepada kios-kios ini. Masih kosong ini. Bukan cara seperti ini yang melanggar. Bagaimana rakyat akan menghormati dan berlawanan dengan hati nurani," ungkapnya.
Dia menjelaskan para pedagang yang menempati lapak tersebut bukanlah murni pedagang di kawasan Tanah Abang. Budiharjo pun bisa menjamin bahwa mereka bukanlah pedagang di sana.
"Pedagang sini tidak murni dengan pedagang sini. Bohong, tanya sama saya. Ayah saya kelahiran sini. Oleh karena itu kami katakan untuk Bapak Gubernur untuk terima kami," tegas Budiharjo. Merdeka.com
loading...
Comments
Post a Comment