loading...
Terbentuknya dinasti politik tidak lepas dari adanya dukungan partai
politik. Daerah-daerah di Indonesia terindikasi menjalankan praktik
dinasti politik.
Hal ini mengemuka dalam dialog bertajuk 'Korupsi dan Politik Dinasti' pada acara Perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).
"Karena semua dinasti politik yang berkembang itu difasilitasi oleh partai. Oleh karena itu, saya kira partai yang harus dibenahi," kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.
Adnan mengatakan dinasti politik juga terjadi dalam tubuh partai. Penyebab terbentuknya dinasti politik adalah terbentuknya korporatisme partai. Hal inilah yang membuat politik dijadikan mesin 'perusahaan' bagi pemiliknya.
Baca: Ibu Ini Berterima Kasih ke Ahok karena Bantu Bayar SPP Anaknya
"Ini yang membuat korporatisme partai. Di mana kemudian partai dipimpin oleh pengusaha, dan semua mesin politik yang digunakan untuk anggaran itu muncul oleh usaha pemiliknya. Jadi partai kemudian disejajarkan sebagai perusahaan pribadi," terangnya.
"Karena kadang-kadang politisi dan pengusaha itu sesuatu yang tidak terpisah," tambah Adnan.
Berdasarkan data yang dikumpulkan pihak ICW, tercatat pada 2013 sebanyak 58 daerah di Indonesia terindikasi membangun dinasti politik, salah satunya Banten. Menurut Adnan, salah satu upaya untuk menutup ruang gerak dinasti politik dan mengurangi problem politik adalah dengan memotong struktur dinasti politik itu secara politik.
Sementara itu, Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng membedakan dinasti politik ke dalam tiga model. Model pertama adalah dinasti tanpa jeda, seperti yang terjadi di Kediri sejak 1999. Model ini kemudian terjadi di daerah Banten dan Cimahi.
"Ini yang membuat korporatisme partai. Di mana kemudian partai dipimpin oleh pengusaha, dan semua mesin politik yang digunakan untuk anggaran itu muncul oleh usaha pemiliknya. Jadi partai kemudian disejajarkan sebagai perusahaan pribadi," terangnya.
"Karena kadang-kadang politisi dan pengusaha itu sesuatu yang tidak terpisah," tambah Adnan.
Berdasarkan data yang dikumpulkan pihak ICW, tercatat pada 2013 sebanyak 58 daerah di Indonesia terindikasi membangun dinasti politik, salah satunya Banten. Menurut Adnan, salah satu upaya untuk menutup ruang gerak dinasti politik dan mengurangi problem politik adalah dengan memotong struktur dinasti politik itu secara politik.
Sementara itu, Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng membedakan dinasti politik ke dalam tiga model. Model pertama adalah dinasti tanpa jeda, seperti yang terjadi di Kediri sejak 1999. Model ini kemudian terjadi di daerah Banten dan Cimahi.
Baca: Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?
Model dinasti politik selanjutnya disebut dengan dinasti lintas kamar. "Kakak bupati, adiknya DPRD, dan itu terjadi di Aceh. Model ketiga, model lintas daerah. Ini yang paling kuat sebenarnya, bapaknya gubernur di (daerah) mana, anaknya bupati di (daerah) mana," ucap Endi.
Model dinasti politik selanjutnya disebut dengan dinasti lintas kamar. "Kakak bupati, adiknya DPRD, dan itu terjadi di Aceh. Model ketiga, model lintas daerah. Ini yang paling kuat sebenarnya, bapaknya gubernur di (daerah) mana, anaknya bupati di (daerah) mana," ucap Endi.
loading...
Comments
Post a Comment