HEBOH... !!! Isu RESHUFFLE Kabinet: Empat Menteri Rawan Diganti, Satu Di Antaranya Menteri Agama LUKMAN HAKIM Karna Kurang Bisa Tangani ORMAS ISLAM ???
loading...
Beberapa menteri diprediksi bakal lengser dari jabatannya jika Presiden
Joko Widodo kembali merombak Kabinet Kerja. Setidaknya, ada empat
menteri dan pejabat setingkat menteri yang dikabarkan terancam diganti.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Perekonomian PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan ada beberapa menteri yang dinilai berkinerja kurang bagus. Pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Menurut dia, pengganti Anies Rasyid Baswedan itu kerap membuat kebijakan yang kontroversial. Salah satunya adalah rencana moratorium ujian nasional 2017.
Posisi Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki serta Menteri Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir juga rawan diganti.
Hendrawan tidak menjelaskan secara rinci alasan menyebutkan ketiganya
dianggap layak diganti.
"Yang jelas, kami (PDI Perjuangan) sudah membuat evaluasi dengan parameter target dan program yang dibandingkan dengan pencapaian," kata Hendrawan yang dikutip Koran Tempo edisi Selasa, 3 Januari 2017.
"Yang jelas, kami (PDI Perjuangan) sudah membuat evaluasi dengan parameter target dan program yang dibandingkan dengan pencapaian," kata Hendrawan yang dikutip Koran Tempo edisi Selasa, 3 Januari 2017.
Baca: ARIFIN ILHAM: Insya Allah dalam Waktu Dekat Saya Bertemu AHOK
Seorang petinggi PDI Perjuangan berbisik bahwa kinerja Teten dianggap kurang moncer, terutama dalam meredam isu penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Isu itu terus bergulir hingga terjadi aksi demonstrasi besar pada 4 November dan 2 Desember 2016. "Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga disorot karena kurang bisa menangani ormas Islam dalam dua aksi tersebut.”
Seorang pejabat negara yang mengetahui pembicaraan tentang reshuffle mengatakan bahwa Menteri Nasir masuk radar pencopotan karena kasus pemilihan rektor di sejumlah kampus. Majalah Tempo edisi 24 Oktober lalu menulis dugaan suap pemilihan rektor di sejumlah universitas negeri yang disinyalir melibatkan orang di lingkaran Menteri Nasir. Nasir membantah dugaan tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menduga ada yang mengincar kursi Menteri Agama yang dijabat oleh kader partainya itu. Menurut dia, kinerja Lukman tidak buruk sehingga semestinya tidak diganti. "Lihat saja kinerja Lukman selama ini," ujar Arsul. Sementara itu, Lukman menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. "Jabatan adalah amanah."
Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah melakukan perombakan kabinet dua kali. Pertama pada 12 Agustus 2015 dengan mengganti 6 menteri. Kedua pada 27 Juli 2016 dengan mengganti sebanyak 12 menteri.
Seorang petinggi PDI Perjuangan berbisik bahwa kinerja Teten dianggap kurang moncer, terutama dalam meredam isu penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. Isu itu terus bergulir hingga terjadi aksi demonstrasi besar pada 4 November dan 2 Desember 2016. "Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga disorot karena kurang bisa menangani ormas Islam dalam dua aksi tersebut.”
Seorang pejabat negara yang mengetahui pembicaraan tentang reshuffle mengatakan bahwa Menteri Nasir masuk radar pencopotan karena kasus pemilihan rektor di sejumlah kampus. Majalah Tempo edisi 24 Oktober lalu menulis dugaan suap pemilihan rektor di sejumlah universitas negeri yang disinyalir melibatkan orang di lingkaran Menteri Nasir. Nasir membantah dugaan tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menduga ada yang mengincar kursi Menteri Agama yang dijabat oleh kader partainya itu. Menurut dia, kinerja Lukman tidak buruk sehingga semestinya tidak diganti. "Lihat saja kinerja Lukman selama ini," ujar Arsul. Sementara itu, Lukman menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. "Jabatan adalah amanah."
Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah melakukan perombakan kabinet dua kali. Pertama pada 12 Agustus 2015 dengan mengganti 6 menteri. Kedua pada 27 Juli 2016 dengan mengganti sebanyak 12 menteri.
Baca: Kritik Sistem Pengadilan Indonesia, BUYA SYAFII MAARIF: Penjarakan AHOK Selama 400 Tahun
Muhadjir belum bisa dimintai tanggapannya ihwal rencana perombakan kabinet. Telepon dari Tempo tidak berbalas. Adapun Teten tidak bersedia berkomentar. "Saya enggak mau komentar," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis 29 Desember 2016.
Menteri Nasir juga belum bersedia menanggapi. Tapi Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Bahri Anshori yakin kader partainya itu tidak akan diganti. "Kan reshuffle-nya enggak ada," demikian Syaiful Bahri.
Muhadjir belum bisa dimintai tanggapannya ihwal rencana perombakan kabinet. Telepon dari Tempo tidak berbalas. Adapun Teten tidak bersedia berkomentar. "Saya enggak mau komentar," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis 29 Desember 2016.
Menteri Nasir juga belum bersedia menanggapi. Tapi Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Bahri Anshori yakin kader partainya itu tidak akan diganti. "Kan reshuffle-nya enggak ada," demikian Syaiful Bahri.
loading...
Comments
Post a Comment