loading...
Solidaritas Pemuda Indonesia menilai negara telah gagal melindungi
hak dan kemerdekaan warga negara untuk beribadah menurut agama dan
kepercayaannya, seperti yang terjadi di Bandung. Dalam kejadian ini,
negara terkesan tunduk pada tekanan sekelompok organisasi kemasyarakatan
yang membubarkan rencana Kebaktian Kebangunan Rohani(KKR) di gedung
Sabuga, Jl Tamansari, Kota Bandung, Selasa (6/12).
Melalui siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (8/12), Solidaritas Pemuda Indonesia menyesalkan dan sangat menyayangkan kejadian tersebut. Hal ini mencerminkan gagalnya peran negara lewat aparat pemerintah sipil dan keamanan dalam menjamin hak dan kemerdekaan beribadah sebagaimana diatur dan dinyatakan secara tegas tersurat dalam UUD 45 dan tersirat dalam Pancasila sebagai falsafah, konstitusi dan pedoman kita bersama dalam bernegara.
Baca: Begini Cara Ahok Merayu Istrinya Saat Lagi Ngambek
Petisi dan pernyataan sikap Solidaritas Pemuda Indonesia ini ditanda tangani Reza Tehusalawany (Komunitas Politik Indonesia), Anggi Sanjaya GEMAKU (Generasi Muda Khonghucu), Anes Dwi Prasetya Ketua Demisioner PC HIKMAHBUDHI (Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia) Tangerang Selatan, Rio Tuasikal (CINTA Indonesia), Sunardo Panjaitan (Komunitas Muda Sadar Politik) dan Betamasa Silalahi (KPHI: Komunitas Profesional Hukum Indonesia)
Rencana Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang diadakan Pdt. Stephen Tong di bawah naungan Stephen Tong Evangelical Ministry International (STEMI) terpaksa batal setelah desakan organisasi massa yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah(PAS).
Baca: Fahri Hamzah Dilaporkan ke Polisi Dianggap Berniat Makar Saat Demo 4 November
Lebih disayangkan lagi menurut Solidaritas Pemuda Indonesia, pelaksanaan acara sudah mendapat izin dan sesuai prosedur. Tidak hanya itu, Walikota Bandung Ridwan Kamil juga memberi dukungan dan meminta tetap dilanjutkan. “Namun realita di lapangan pihak kepolisian setempat dalam hal ini Polrestabes Bandung tidak dapat memberikan jaminan hukum dan keamanan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai rencana awal sehingga acara KKR terpaksa harus dibatalkan,” kata Ridwan.
Demi menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi hak beribadah seluruh warga negara tanpa terkecuali dan untuk memastikan agar hal ini tidak terjadi lagi, Solidaritas Pemuda Indonesia mendesak Kapolri Jend Polisi Tito Karnavian untuk mengevaluasi kinerja kepolisian setempat (Kapolda Jawa Barat dan Kapolrestabes Bandung) yang gagal memberi rasa aman dan menjamin berlangsungnya KKR yang sudah memperoleh izin dari pihak yang berwenang .
Baca: Ketika Ahok Tolak Sumbangan Dana Kampanye Rp 30 Miliar
Mereka juga minta supaya kejadian itu diusut melalui proses hukum yang terbuka sesuai prosedur yang berlaku di kepolisian atas kejadian ini dan menyampaikan hasil pengusutan kejadian ini secara terbuka kepada publik.
Selain itu, Solidartas Pemuda Indonesia menyatakan perlunya komitmen penuh aparat kepolisian dalam menjamin agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari di daerah-daerah lain dan memastikan penegakan hukum dan perlindungan hak yang tidak diskriminatif dan tebang pilih.
Baca: Penjelasan lengkap Habib Rizieq soal ulama menipu pakai ayat Alquran
Sebaliknya, mereka menghimbau masyarakat umat beragama supaya bekerja sama satu sama lain dengan umat beragama lain. Disis lain, unsur pimpinan daerah dihimbau untuk berperan aktif menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama untuk menjaga toleransi agar tercipta kehidupan yang aman, tentram, tertib dan saling menghormati.
Untuk itu dikatakan perlunya mengedepankan dialog serta menyampaikan kritik dan unjuk rasa lewat jalur-jalur yang konstitusional dan disediakan oleh negara untuk menghindari terjadinya tindakan anarkis yang berpotensi meletupkan konflik horizontal.
Baca: Jokowi dan PM Singapura Bakal Resmikan Kawasan Industri Kendal
Solidaritas Pemuda Indonesia juga mendesak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Walikota Bandung Ridwan Kamil selaku untuk lebih aktif lagi dalam melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas di wilayahnya agar taat hukum dan menghargai perbedaan serta menjamin bahwa kejadian serupa terhadap kelompok beragama dan berkeyakinan apapun tidak akan terulang kembali.
Beritasatu.com
loading...
Comments
Post a Comment