loading...
Presiden Joko Widodo akhirnya berkomentar soal keputusan Indonesia
membekukan sementara keanggotaannya di Organisasi Negara-negara
Pengekspor Minyak atau OPEC (Organization of the Petroleum Exporting
Countries). Ia menyebut keputusan yang diambil dalam Sidang Ke-171 OPEC,
Wina, Austria tersebut bukan sebagai hal yang besar.
"Kalau memang harus keluar kan gak ada masalah," ujar Presiden Joko Widodo saat dicegat usai pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang Indonesia di Hotel Borbudur, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016.
Indonesia sebelumnya memutuskan untuk membekukan keanggotaannya di OPEC karena faktor Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, jika Indonesia tidak membekukan keanggotaannya, maka hitung-hitungan RAPBN 2017 bisa terpengaruh keputusan sidang OPEC tersebut. Pasalnya, Indonesia harus memotong produksi minyak mentahnya sekitar 5 persen.
Permintaan sidang tersebut untuk menjaga nilai minyak dunia yang tengah memburuk. Harapannya, dengan membatasi produksi minyak, maka harga minyak dunia bisa dinaikkan kembali ke harga yang ideal. Dalam hal ini, Indonesia diminta memotong produksi minyak mentahnya sebesar 37 ribu barel per hari.
Baca: FPI Tuding Laporan Sukmawati ke Polisi Pengalihan Isu
Pemotongan 37 ribu barel per hari dianggap pemerintah merugikan Indonesia. Selain akan mengubah kembali hitung-hitungan RAPBN 2017, di mana Indonesia hanya bisa menerima pemotongan produksi 5 ribu barel per hari, juga akan membuat harga minyak secara teoritis naik tinggi.
Presiden Joko Widodo melanjutkan bahwa keputusan yang diambil Indonesia sudah tepat karena hal ini untuk melindungi APBN. Di sisi lain, kata Presiden Joko Widodo, sudah bukan hal baru bagi Indonesia untuk membekukan keanggotaannya di OPEC.
"Dulu kita pernah menjadi anggota OPEC dan pernah tidak menjadi anggota OPEC. Kemudian, kita masuk lagi karena ingin informasi naik turunnya harga dan stok di setiap negara. Itu bisa tahu kalau jadi anggota. Karena sekarang untuk APBN, ya harus keluar lagi bukan masalah," ujar Presiden Jokowi.
Sebagai catatan, total sudah dua kali Indonesia membekukan keanggotaannya di OPEC. Pembekuan pertama pada 2008 yang efektif berlaku 2009. Indonesia memutuskan untuk kembali aktif pada 2016 ini meski apda akhirnya membekukan lagi yang efektif 2017.
Pemotongan 37 ribu barel per hari dianggap pemerintah merugikan Indonesia. Selain akan mengubah kembali hitung-hitungan RAPBN 2017, di mana Indonesia hanya bisa menerima pemotongan produksi 5 ribu barel per hari, juga akan membuat harga minyak secara teoritis naik tinggi.
Presiden Joko Widodo melanjutkan bahwa keputusan yang diambil Indonesia sudah tepat karena hal ini untuk melindungi APBN. Di sisi lain, kata Presiden Joko Widodo, sudah bukan hal baru bagi Indonesia untuk membekukan keanggotaannya di OPEC.
"Dulu kita pernah menjadi anggota OPEC dan pernah tidak menjadi anggota OPEC. Kemudian, kita masuk lagi karena ingin informasi naik turunnya harga dan stok di setiap negara. Itu bisa tahu kalau jadi anggota. Karena sekarang untuk APBN, ya harus keluar lagi bukan masalah," ujar Presiden Jokowi.
Sebagai catatan, total sudah dua kali Indonesia membekukan keanggotaannya di OPEC. Pembekuan pertama pada 2008 yang efektif berlaku 2009. Indonesia memutuskan untuk kembali aktif pada 2016 ini meski apda akhirnya membekukan lagi yang efektif 2017.
loading...
Comments
Post a Comment