Juru Bicara RACHMAWATI: Penangkapan Putri Presiden Soekarno Mencerminkan KETIDAKADILAN HUKUM

loading...

JAPK

Juru bicara Rachmawati Soekarnoputri, Teguh Santoso, mengatakan penangkapan terhadap putri Presiden Soekarno tersebut mencerminkan ketidakadilan secara hukum. Ia membandingkan dengan tersangka dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang sampai sekarang belum ditahan. “Keprihatinan kepada Ahok kok kelihatannya dilindungi, kok tidak ditahan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2016.

Teguh menceritakan penangkapan Rachmawati. Menurut dia, sebanyak 15 polisi mendatangi kediaman Rachmawati di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Desember 2016, pukul 04.30. Polisi kemudian mulai masuk ke rumah Rachmawati pukul 05.00.

Teguh mengatakan, belasan polisi itu kemudian memaksa untuk membawa Rachmawati. Awalnya Rachmawati akan dibawa ke Polda, namun akhirnya polisi membawanya ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Menurut Teguh, dugaan makar yang dituduhkan sangat tidak mendasar. Rachmawati memiliki keinginan mendesak agar pemerintah kembali ke UUD 1945. Namun tuntutan itu dilakukan dengan upaya hukum yang jelas melalui parlemen.

Baca: Jelang Cuti, Ahok Lepas Marbut untuk Umrah, Djarot Pimpin Pembasmian Tikus

Teguh mengatakan bahwa Rachmawati berencana menemui parlemen untuk meminta dilakukan sidang istimewa guna mengembalikan UUD 1945. Namun ia mengaku sadar bahwa Rachmawati tidak mungkin memiliki kekuasaan untuk mengubah itu. “Yang menentukan adalah parlemen,” ujarnya.

Mengenai rencana Rachmawati bertemu dengan parlemen dibenarkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, ia memang menerima informasi bahwa Rachmawati akan menemui parlemen pada 2 Desember 2016 bertepatan dengan aksi bela Islam jilid lll. Namun ia tidak membolehkan ada pertemuan kemarin. Sebab, bertepatan dengan jalannya aksi super damai.

Menurut Zulkifli, pihaknya tetap tidak menerima apabila ada unjuk rasa di luar tuntutan aksi damai. Namun ia menyarankan pertemuan itu dilakukan pekan depan. Ia menambahkan kesepakatan yang telah ditetapkan adalah Haluan Negara. “Keputusannya adalah Haluan Negara, tapi yang mana, itu masih dibahas,” ujar Zulkifli, Jumat, 2 Desember 2016.

Tempo.co 

loading...