loading...
Mobilisasi sentimen agama dalam
politik Pilkada Jakarta dan ketidaktegasan pemerintah dianggap memberi
andil besar terhadap 'membesarnya' ormas Front Pembela Islam, FPI,
sebagai kekuatan penekan, kata pengamat.
FPI -yang merupakan motor unjuk rasa berlabel Gerakan nasional pengawal fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dalam kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama -dianggap mampu menggalang massa yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.
Pengamat Islam dan staf pengajar Universitas Paramadina, Jakarta, Budhy Munawar Rahman menganggap membanjirnya dukungan terhadap aksi massa yang dimotori FPI itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang selama ini terkesan tidak tegas terhadap keberadaan dan sejumlah tindakan ormas tersebut.
Anggapan Budhy merujuk pada sejumlah tindak kekerasan dan sikap anti toleran yang pernah dilekatkan pada FPI, tetapi hampir tidak pernah disikapi serius oleh pemerintah -termasuk tuntutan agar FPI dibubarkan.
Baca: Lagu Indonesia Raya Berkumandang Saat Prabowo Sambut Jokowi di Hambalang
"Persis seperti itu (membiarkan). Dan dalam banyak kasus ini juga selalu terulang, selalu terulang, sehingga kita dari pihak civil society punya pertanyaan besar kenapa pemerintah enggak bisa mengatasi masalah ini," kata Budhy Munawar kepada BBC Indonesia, Kamis (01/11) malam.
Namun demikian, menurut Budhy Munawar, kasus isu penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Purnama adalah faktor lain yang disebutnya mendongkrak popularitas FPI.
"Dengan sentimen yang ada di dalam masyarakat, yang merasa ini isu keagamaan yaitu agama (seolah) sudah dinodai, sehingga menambah kekuatan FPI," katanya, menganalisa.
Dalam situasi seperti itulah, "FPI menjadi sesuatu yang sekarang membesar, dan seperti punya citra yang dulu (identik dengan) citra kekerasan, sekarang citra yang 'baik'," jelasnya.
Baca: Fadli dan Fahri Ikut Demo Ahok, Ini Kata Ketua DPR
Apa komentar FPI?
Dihubungi secara terpisah, salah-seorang pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Sobri Lubis menolak tuduhan yang menyebut aksi massa belakangan ini terkait dengan isu pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta.Dalam berbagai kesempatan, FPI selalu menolak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, karena alasan latar belakang agamanya yang Kristen. Mereka melarang pemimpin non-Islam memimpin warga DKI Jakarta yang mayoritas Islam.
Namun demikian, "Ini tidak ada urusan dengan politik (pilkada), ini urusan iman," kata Sobri Lubis saat dihubungi BBC Indonesia melalui hubungan telepon, Kamis (01/12) malam.
Kehadiran orang-orang dari luar Jakarta juga disebutnya sebagai bukti bahwa unjuk rasa itu sama-sekali tidak terkait politik pilkada. "Ini bukan kegiatannya FPI," kata Sobri.
Baca: MUI Jabar Larang Anggotanya Ikut Demo Ahok
Sebaliknya, menurutnya, demonstrasi yang diikuti ratusan ribu orang itu semata-mata menuntut penyelesaian kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Kita hanya menuntut penegakan hukum dan keadilan," tegasnya.
Sobri Lubis juga menekankan kehadiran ratusan ribu orang dalam rentetan unjuk rasa itu merupakan 'hati nurani rakyat yang tersakiti'.
Dalam berbagai kesempatan pimpinan FPI juga membantah bahwa mereka identik dengan keonaran. Situs resminya berulangkali menyebutkan mereka juga terlibat berbagai kegiatan sosial.
Baca: Habib Rizieq Minta Sekolah dan Kantor Beri Libur untuk Aksi Demo 4 November
Agama dan politik
Bagaimanapun, pengamat Islam dan staf pengajar Universitas Paramadina, Jakarta, Budhy Munawar Rahman, mengatakan, tindakan mengaitkan persoalan agama dengan masalah politik praktis merupakan tindakan yang sangat berbahaya.Menurutnya, keduanya kini sudah bercampur dalam persoalan dugaan penistaan agama yang disikapi dengan pengerahan massa secara besar-besaran belakangan ini.
"Sekarang sudah campur, sehingga kemudian sepertinya ada gairah pada sebagian orang yang mau datang (ke Jakarta untuk ikut unjuk rasa) karena alasan jihad," papar Budhy Munawar.
Budhy menekankan bahwa pilkada adalah 'masalah politik, sekuler, duniawi, yang tak perlu disikapi dengan hal sakral'.
Baca: Soal Aksi 4 November, Jokowi: Demo Itu Hak, tapi Jangan Paksakan Kehendak
"Saya kira kita perlu untuk terus mensosialisasikan bahwa ketika agama menjadi politik, itu sesuatu yang sangat berbahaya," tambahnya.
Di sinilah, Budhy kemudian meminta agar organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk mengambil peran lebih besar dalam mendidik kader-kadernya.
"Lebih mampu mendidik, mengembangkan kapasitas anggotanya untuk bisa membedakan mana masalah politik dan agama yang sesungguhnya, dan kematangan untuk bisa berpolitik tanpa harus menggunakan isu agama, itu sangat penting," katanya.
Di mana peran NU?
Sementara, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengatakan 'membesarnya' FPI tidak bisa ditimpahkan kesalahannya pada NU dan Muhammadiyah. Dia juga menolak bahwa organisasinya kecolongan.Baca: Bertemu di Hambalang, Apa yang Akan Dibahas Presiden Jokowi dan Prabowo?
"Masalahnya bukan di NU atau Muhammadiyah sebagai pilar yang menjadi civil society," tegas Helmy Faishal.
"Tapi masalahnya adalah pemerintah yang lamban. Jadi akibat lamban terjadi kristalisasi di dalam gerakan (FPI) ini," paparnya.
Menurutnya, NU sejak dulu menyampaikan kepada pemerintah tentang sinyalemen tentang mulai menguatnya gerakan fundamentalisme atas nama agama. "Nah, namun karena pemerintah tidak tegas, menimbulkan snow ball (bola salju) gerakan ini."
Karenanya, dia meminta pemerintah segera melakukan upaya penegakan hukum, melakukan antisipasi serta lebih dini menggelar dialog.
Ditanya tentang keikutsertaan anggota NU dalam unjuk rasa 'anti Ahok', Helmy menyebut jumlahnya kecil ketimbang yang tidak ikut demo tersebut.
Bbc.com
loading...
Comments
Post a Comment