Jokowi Diminta Tak Kompromi dengan Kelompok Intoleran. Rakyat Kota dan Desa ingin Indonesia Tegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,UUD 1945
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tak berkompromi dengan
kelompok-kelompok yang dianggap intoleran yang memiliki agenda
kekuasaan. Permintaan ini disuarakan Jaringan Antariman Indonesia
melihat situasi yang berkembang paskademo 4 November 2016.
"Isu-isu yang muncul saat ini menjadi demikian krusial jika terus dibiarkan atas nama demokrasi dan kebebasan berbicara," kata Koordinator Interfidei, Elga J. Saparung dalam pernyataan sikapnya di kantor Maarif Institute di Tebet Barat, Jakarta Selatan, Senin, 21 November 2016.
Pernyataan sikap dihadiri Pendeta Jacky Manuputty dari LAIM Ambon, Miryam Nainggolan dari JAII Jakarta, Gufron Mabruri dari Imparsial, dan Wawan Gunawan dari Jakatarub Bandung.
Elga mengatakan demokrasi memiliki aturan yang menjadi batas apakah demo
masih mengemban nilai substansial demokrasi atau hanya aksi elitis yang
berhasrat kekuasaan jangka pendek. Jaringan AntarIman juga meminta
Jokowi melindungi kepentingan rakyat Indonesia, mayoritas maupun
minoritas, apapun latar belakang agama, masyarakat perkotaan maupun
pedesaan yang menginginkan Indonesia tegak dengan Pancasila, Bhinneka
Tunggal Ika, dan UUD 1945.
Dalam penilaian Jaringan AntarIman, demo 4 November meskipun dikatakan berlangsung damai, tetap memiliki cacat demokrasi. Aksi itu disebut merupakan gerakan uang yang besar dan isu agama dimanfaatkan untuk membelah masyarakat Indonesia. Buntut aksi tidak seluas wacana yang disampaikan di ruang publik.
"Ada isu kudeta yang diteriakkan tokoh aksi, ada wacana politik kekerasan yang bisa mengarah pada isu kekerasan, termasuk yang disampaikan atas nama jihad," kata Elga.
Jaringan AntarIman meminta tidak ada lagi demo lanjutan, misalnya demo yang direncanakan dilakukan pada 2 Desember. Wawan Gunawan mengatakan agenda demo 2 Desember sudah tidak jelas. "Kalau menuntut keadilan kasus Ahok kan sekarang sedang diterjemahkan dalam proses hukum yang sedang berlangsung," kata Elga.
Dalam penilaian Jaringan AntarIman, demo 4 November meskipun dikatakan berlangsung damai, tetap memiliki cacat demokrasi. Aksi itu disebut merupakan gerakan uang yang besar dan isu agama dimanfaatkan untuk membelah masyarakat Indonesia. Buntut aksi tidak seluas wacana yang disampaikan di ruang publik.
"Ada isu kudeta yang diteriakkan tokoh aksi, ada wacana politik kekerasan yang bisa mengarah pada isu kekerasan, termasuk yang disampaikan atas nama jihad," kata Elga.
Jaringan AntarIman meminta tidak ada lagi demo lanjutan, misalnya demo yang direncanakan dilakukan pada 2 Desember. Wawan Gunawan mengatakan agenda demo 2 Desember sudah tidak jelas. "Kalau menuntut keadilan kasus Ahok kan sekarang sedang diterjemahkan dalam proses hukum yang sedang berlangsung," kata Elga.
loading...
Comments
Post a Comment