loading...
Jelang aksi demonstrasi 4 November 2016, Presiden Joko Widodo
mengumpulkan para ulama. Pesan damai nan sejuk pun makin disuarakan usai
pertemuan para ulama dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.
Aksi unjuk rasa akan dilakukan oleh sejumlah Ormas Islam yang mengaku berada di payung Gerakan Nasional Pembela Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Demo tersebut terkait dengan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki T Purnama (Ahok).
Sehari setelah bertemu dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jokowi mengundang sejumlah istana. Hadir dalam pertemuan tersebut para pimpinan MUI, NU dan Muhammadiyah seperti Ketua MUI Ma'Ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, dan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Jokowi pun didampingi pula oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menko Polhukam Wiranto, dan Mensesneg Pratikno.
"Saya mengundang para ulama ke Istana. Silaturahim antara ulama terus kita jalin, kita pelihara dan kita rawat, kita tingkatkan. Nasihat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian saya kira sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama oleh umat," ungkap Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Setidaknya ada 30 orang ulama yang diundang Jokowi ke Istana Negara. Soal demo sendiri, presiden menyatakan itu adalah hak setiap warga negara. Hanya saja bukan berarti harus memaksakan kehendak.
"Kami harap para ulama juga berani ambil sikap tegas bahwa Islam dan Indonesia tak bisa dipertentangkan. Saya ingin sampaikan soal upaya kita bersama-sama menjaga negara kita supaya kesatuan kita tetap berdiri kokoh dan maju," ujar Jokowi.
Presiden juga menegaskan tidak akan mengintervensi kasus Ahok terkait Surat Al Maidah 51. Jokowi pun menyatakan siap turun tangan jika kasusnya tak tuntas.
Usai pertemuan, para ulama bersama-sama menyampaikan pesan perdamaian. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin mengimbau demonstrasi 4 November nanti berjalan damai dan tidak anarkis.
"Kita sepakat dengan Presiden bahwasannya demo itu tidak dilarang di negara demokrasi, tapi harus sesuai dengan peraturan. Karena itu kita para ulama sepakat bahwa kita harus menyerukan pada mereka dalam demonstrasi harus mematuhi aturan-aturan, harus dilakukan dengan sopan santun, dengan akhlaqul karimah, tidak boleh anarkis, tidak boleh ada pengrusakan," kata Maruf Amin usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Para ulama juga mengimbau agar demo selesai pada pukul 18.00 WIB seperti aturan yang sudah ada. Para ulama sepakat untuk mengimbau para peserta unjuk rasa tidak mudah tersulut amarah, terutama dari provokator.
"Kita ingatkan juga agar tidak terprovokasi kalau ada hal-hal yang terjadi. Dilakukan santun, damai, tidak anarkis, tidak menimbulkan kerusakan dan tidak terprovokasi. Kita tak akan beri toleransi terhadap siapa saja yang akan pecah belah bangsa ini," tuturnya.
Sementara Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau bagi yang akan demo agar berdemonstrasi secara beradab. Muhammadiyah disebutnya tidak bisa mencegah kader atau simpatisannya untuk berdemo.
"Kita imbau demo tetap elegan, demokratis, berkeadaban dan harus terhindar dari suasana yang memancing di air keruh. Tetap kedepankan aspirasi yang damai, toleran dan tidak boleh ada potensi yang mengarah ke hal-hal yang tidak dinginkan dan ini tanggungg jawab bersam," imbau Haedar.
"Kita berharap khususnya warga Muhammadiyah tidak membawa institusi organisasi dalam demo. Tapi pesan kita demo dengan akhlak mulia," imbuhnya.
Menag Lukman Hakim yang ikut dalam pertemuan mewanti-wanti kepada masyarakat untuk waspada terhadap pihak-pihak ketiga yang menyusup dalam demonstrasi. Ia meminta agar massa yang berunjuk rasa benar-benar mematuhi ketentuan dan peraturan.
"Harus waspada betul akan adanya pihak ketiga untuk menggunakan kesempatan momentum ini dengan agenda-agenda tertentu. Waspadai pihak ketiga yang berupaya membiayai demo-demo seperti ini," pinta Lukman.
"Ini imbauan kewaspadaan agar mereka yang berunjuk rasa itu lalu kemudian agendanya tidak dibajak pihak lain atau pihak ketiga yang kemudian menunggangi," sambung politisi PPP tersebut.
Polisi sendiri sudah menyiapkan 18 ribu personel untuk mengamankan demo pada Jumat (4/11) nanti. Menko Polhukam Wiranto menegaskan bahwa demonstrasi Aksi Bela Islam II itu tidak dilarang. Tapi, para pendemo diingatkan agar patuh pada aturan.
"Demo tanggal 4 tidak dilarang karena menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi peraturannya jelas, tiap 100 orang yang ada pimpin. Setelah pukul 18.00 WIB bubar karena aturannya begitu sehingga tidak meresahkan masyarakat," tegas Wiranto pada kesempatan yang sama.
Aksi unjuk rasa akan dilakukan oleh sejumlah Ormas Islam yang mengaku berada di payung Gerakan Nasional Pembela Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Demo tersebut terkait dengan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki T Purnama (Ahok).
Sehari setelah bertemu dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jokowi mengundang sejumlah istana. Hadir dalam pertemuan tersebut para pimpinan MUI, NU dan Muhammadiyah seperti Ketua MUI Ma'Ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, dan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Jokowi pun didampingi pula oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menko Polhukam Wiranto, dan Mensesneg Pratikno.
"Saya mengundang para ulama ke Istana. Silaturahim antara ulama terus kita jalin, kita pelihara dan kita rawat, kita tingkatkan. Nasihat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian saya kira sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama oleh umat," ungkap Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Setidaknya ada 30 orang ulama yang diundang Jokowi ke Istana Negara. Soal demo sendiri, presiden menyatakan itu adalah hak setiap warga negara. Hanya saja bukan berarti harus memaksakan kehendak.
"Kami harap para ulama juga berani ambil sikap tegas bahwa Islam dan Indonesia tak bisa dipertentangkan. Saya ingin sampaikan soal upaya kita bersama-sama menjaga negara kita supaya kesatuan kita tetap berdiri kokoh dan maju," ujar Jokowi.
Presiden juga menegaskan tidak akan mengintervensi kasus Ahok terkait Surat Al Maidah 51. Jokowi pun menyatakan siap turun tangan jika kasusnya tak tuntas.
Usai pertemuan, para ulama bersama-sama menyampaikan pesan perdamaian. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin mengimbau demonstrasi 4 November nanti berjalan damai dan tidak anarkis.
"Kita sepakat dengan Presiden bahwasannya demo itu tidak dilarang di negara demokrasi, tapi harus sesuai dengan peraturan. Karena itu kita para ulama sepakat bahwa kita harus menyerukan pada mereka dalam demonstrasi harus mematuhi aturan-aturan, harus dilakukan dengan sopan santun, dengan akhlaqul karimah, tidak boleh anarkis, tidak boleh ada pengrusakan," kata Maruf Amin usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Para ulama juga mengimbau agar demo selesai pada pukul 18.00 WIB seperti aturan yang sudah ada. Para ulama sepakat untuk mengimbau para peserta unjuk rasa tidak mudah tersulut amarah, terutama dari provokator.
"Kita ingatkan juga agar tidak terprovokasi kalau ada hal-hal yang terjadi. Dilakukan santun, damai, tidak anarkis, tidak menimbulkan kerusakan dan tidak terprovokasi. Kita tak akan beri toleransi terhadap siapa saja yang akan pecah belah bangsa ini," tuturnya.
Sementara Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau bagi yang akan demo agar berdemonstrasi secara beradab. Muhammadiyah disebutnya tidak bisa mencegah kader atau simpatisannya untuk berdemo.
"Kita imbau demo tetap elegan, demokratis, berkeadaban dan harus terhindar dari suasana yang memancing di air keruh. Tetap kedepankan aspirasi yang damai, toleran dan tidak boleh ada potensi yang mengarah ke hal-hal yang tidak dinginkan dan ini tanggungg jawab bersam," imbau Haedar.
"Kita berharap khususnya warga Muhammadiyah tidak membawa institusi organisasi dalam demo. Tapi pesan kita demo dengan akhlak mulia," imbuhnya.
Menag Lukman Hakim yang ikut dalam pertemuan mewanti-wanti kepada masyarakat untuk waspada terhadap pihak-pihak ketiga yang menyusup dalam demonstrasi. Ia meminta agar massa yang berunjuk rasa benar-benar mematuhi ketentuan dan peraturan.
"Harus waspada betul akan adanya pihak ketiga untuk menggunakan kesempatan momentum ini dengan agenda-agenda tertentu. Waspadai pihak ketiga yang berupaya membiayai demo-demo seperti ini," pinta Lukman.
"Ini imbauan kewaspadaan agar mereka yang berunjuk rasa itu lalu kemudian agendanya tidak dibajak pihak lain atau pihak ketiga yang kemudian menunggangi," sambung politisi PPP tersebut.
Polisi sendiri sudah menyiapkan 18 ribu personel untuk mengamankan demo pada Jumat (4/11) nanti. Menko Polhukam Wiranto menegaskan bahwa demonstrasi Aksi Bela Islam II itu tidak dilarang. Tapi, para pendemo diingatkan agar patuh pada aturan.
"Demo tanggal 4 tidak dilarang karena menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi peraturannya jelas, tiap 100 orang yang ada pimpin. Setelah pukul 18.00 WIB bubar karena aturannya begitu sehingga tidak meresahkan masyarakat," tegas Wiranto pada kesempatan yang sama.
loading...
Comments
Post a Comment