loading...
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada pihak yang berambisi
jadi presiden yang terlibat dalam aksi demonstrasi besar di Jakarta
Jumat pekan ini, 4 November. Kepada pihak tersebut, Menteri Tjahjo
meminta agar bersabar menanti digelarnya Pemilu Presiden berikutnya.
"Kalau ada oknum yang ingin membangun sebuah negara dan ideologi baru atau menjadi presiden, ya tunggu dong mekanisme lima tahunan yang kita bangun. Kalau mau demo ikuti aturan demo dengan baik, menyampaikan aspirasi dengan tertib," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/10).
"Kalau ada oknum yang ingin membangun sebuah negara dan ideologi baru atau menjadi presiden, ya tunggu dong mekanisme lima tahunan yang kita bangun. Kalau mau demo ikuti aturan demo dengan baik, menyampaikan aspirasi dengan tertib," kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/10).
Menteri Tjahjo tak menyebut nama pihak yang ia sebut ingin menjadi
presiden. Namun, ia meminta pihak yang ingin menjadi presiden itu untuk
ikut menjaga mekanisme pemilihan presiden yang telah berjalan secara
demokratis.
"Ikuti mekanisme pilpres, sistem yang kita jaga adalah sistem presidensial lima tahunan yang kita jaga secara demokratis," ujar Tjahjo.
Ribuan orang dari organisasi masyarakat dan keagamaan direncanakan akan turun ke jalan pada 4 November untuk berunjuk rasa terkait dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ini merupakan aksi demo kedua setelah aksi pertama yang digelar dua pekan lalu. Aksi pertama itu juga dihadiri ribuan warga. Mereka menuntut kepolisian memproses Ahok secara hukum yang mereka sebut telah melakukan penistaan agama.
Tjahjo mengatakan, pemerintah mempersilakan masyarakat untuk melakukan unjuk rasa selama tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan.
"Negara kita 71 tahun semakin kuat, untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, kita harus waspada. Jangan sampai ada pihak lain yang ingin mengganggu jalannya pembangunan ini. Karena ini bukan untuk Jokowi, para menteri dan pejabat, namun untuk bangsa dan negara, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," tuturnya.
"Agama apapun adalah niatnya untuk kedamaian. Suku apapun dan golongan apapun, adalah bagian dari negara dan masyarakat kita harus kita jaga dengan baik. Siapapun yang melanggar hukum atau singgung perasaan orang lain, Kepolisian, Kejaksaan akan tegas proses secara hukum, sebagaimana perintah Presiden, harus proses secara hukum," kata Tjahjo.
"Ikuti mekanisme pilpres, sistem yang kita jaga adalah sistem presidensial lima tahunan yang kita jaga secara demokratis," ujar Tjahjo.
Ribuan orang dari organisasi masyarakat dan keagamaan direncanakan akan turun ke jalan pada 4 November untuk berunjuk rasa terkait dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ini merupakan aksi demo kedua setelah aksi pertama yang digelar dua pekan lalu. Aksi pertama itu juga dihadiri ribuan warga. Mereka menuntut kepolisian memproses Ahok secara hukum yang mereka sebut telah melakukan penistaan agama.
Tjahjo mengatakan, pemerintah mempersilakan masyarakat untuk melakukan unjuk rasa selama tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan.
"Negara kita 71 tahun semakin kuat, untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, kita harus waspada. Jangan sampai ada pihak lain yang ingin mengganggu jalannya pembangunan ini. Karena ini bukan untuk Jokowi, para menteri dan pejabat, namun untuk bangsa dan negara, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," tuturnya.
"Agama apapun adalah niatnya untuk kedamaian. Suku apapun dan golongan apapun, adalah bagian dari negara dan masyarakat kita harus kita jaga dengan baik. Siapapun yang melanggar hukum atau singgung perasaan orang lain, Kepolisian, Kejaksaan akan tegas proses secara hukum, sebagaimana perintah Presiden, harus proses secara hukum," kata Tjahjo.
loading...
Comments
Post a Comment