loading...
Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah sindiran dari pesaingnya Anies Baswedan, yang menyebut serapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2015 lalu begitu rendah.
Anies mengkritik Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok.
Terutama, mengenai serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta yang minim selama dua tahun terakhir, yakni 2015-2016.
Diketahui, anggaran DKI 2015 mencapai Rp 69,2 triliun. Dari angka tersebut, terserap 70 persen.
"Siapa sih, yang bilang penyerapan DKI rendah? Kamu lihat dong APBD 2015. Jadi, mereka kan banyak baca di media, seolah-olah DKI tuh rendah. Duit kita kepepet kok," ujar Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Ahok menengarai Anies memperoleh data yang salah.
Karenanya, Ahok menyarankan agar Anies membaca audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, mengenai serapan anggaran DKI 2015.
"Justru uang masuknya bertahap. kita mulai lelang awal juga susah. Kamu baca dong hasil audit BPK, siapa bilang rendah, ya," kata Ahok.
Anies juga mengkritik, penyerapan APBD 2016 DKI Jakarta, yang saat ini, baru mencapai 34 persen.
Padahal, berdasarkan data dari Pemprov DKI, serapan APBD 2016 sudah sekitar 50 persen.
"Ya enggak apa-apa, biasa kalau orang yang mau jadi gubernur, ya seharusnya kritik,"kata Ahok.
Sebelumnya Anies Baswedan kembali mengkritik kinerja Ahok.
Anies mengkritik serapan anggaran yang kecil selama dua tahun terakhir.
Menurutnya serapan anggaran Pemprov DKI tahun 2015 yang hanya 68 persen dan pada tahun 2016 hingga November hanya 34 persen.
Itu, membuktikan jika program di Jakarta banyak yang tidak berjalan.
Anies membantah jika angka serapan tersebut menandakan program pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI efisisen.
"Begini kalau efisien itu selisihnya terukur. Kalau dua pertiga engga jalan itu bukan efisien tapi meleset, jauh sekali," kata Anies di Cengkareng, Jakarta, Senin (28/1/2016) .
Anies mengatakan perencanaan program sudah disusun jauh sebelum anggaran disahkan.
Sehingga bila kemudian anggaran tersebut tidak terpakai berarti programnya tidak berjalan.
Menurut Anies, agar dapat jelas membedakan antara efisien dan tidak jalannya program adalah dengan membandingkannya dengan pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintahan daerah atau pemerntahan provinsi lain.
"Anda dapat melihat betapa pengelolaan Pemda dalam segi anggaran mulai 2015 dibandingkan periode sebelumnya nanti anda bisa lihat, ini bukan efisiensi tapi eksekusi yang tidak jalan dengan baik," kata Anies.
Sebelumnya Anies Baswedan kembali mengkritik kinerja Ahok.
Anies mengkritik serapan anggaran yang kecil selama dua tahun terakhir.
Menurutnya serapan anggaran Pemprov DKI tahun 2015 yang hanya 68 persen dan pada tahun 2016 hingga November hanya 34 persen.
Itu, membuktikan jika program di Jakarta banyak yang tidak berjalan.
Anies membantah jika angka serapan tersebut menandakan program pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI efisisen.
"Begini kalau efisien itu selisihnya terukur. Kalau dua pertiga engga jalan itu bukan efisien tapi meleset, jauh sekali," kata Anies di Cengkareng, Jakarta, Senin (28/1/2016) .
Anies mengatakan perencanaan program sudah disusun jauh sebelum anggaran disahkan.
Sehingga bila kemudian anggaran tersebut tidak terpakai berarti programnya tidak berjalan.
Menurut Anies, agar dapat jelas membedakan antara efisien dan tidak jalannya program adalah dengan membandingkannya dengan pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintahan daerah atau pemerntahan provinsi lain.
"Anda dapat melihat betapa pengelolaan Pemda dalam segi anggaran mulai 2015 dibandingkan periode sebelumnya nanti anda bisa lihat, ini bukan efisiensi tapi eksekusi yang tidak jalan dengan baik," kata Anies.
Tribunnews.com
loading...
Comments
Post a Comment