loading...
JAPK
Presiden Joko Widodo akan memasuki tahun ke-3 menjabat sebagai pemimpin
tertinggi di Indonesia. Di tahun ke-3 pemerintahannya, Jokowi akan
mereformasi total hukum di Indonesia.
"Presiden akan mereformasi bidang hukum di Indonesia, sebenarnya persiapannya sudah dimulai sejak lama. Namun mungkin baru akan terlihat wujud nyatanya di tahun depan," kata Jubir Presiden, Johan Budi, Senin (26/9/2016).
Berbagai produk hukum di Indonesia akan ditinjau ulang, mulai dari peraturan yang tumpang tindih, penegakan hukum yang lebih agresif, revisi KUHP dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Semua sudah dipersiapkan secara matang dan akan segera dikeluarkan produk-produk reformasi di bidang hukum ini.
"Presiden sudah menugaskan secara khusus kepada Menko Polhukam dan Kantor Staf Kepresidenan untuk menerjemahkan perintah ini (reformasi bidang hukum). Nantinya akan ada peninjauan total berbagai peraturan dan perundangan yang tumpang tindih juga," jelas Johan.
"Presiden juga telah meminta saran dan masukan dari para pakar dan praktisi hukum. Saran yang didapat Presiden mencakup hukum secara keseluruhan," tegas Johan.
Pada Kamis (22/9), Jokowi memang mengundang 22 pakar hukum ke Istana. Bersama para pakar hukum itu, Presiden membahas berbagai permasalahan, mulai dari penegakan HAM, penguatan aparat penegak hukum, sampai secara khusus meminta masukan soal rencana revisi PP 99/2012 yang salah satunya mengatur tentang pemberian remisi untuk koruptor.
Presiden Jokowi pada tahun pertama kepemimpinannya memfokuskan pada stabilitas politik dalam negeri. Seperti diketahui, di tahun pertama kepemimpinannya, kondisi perpolitikan Indonesia sangat gaduh pasca Pilpres 2014.
Di tahun kedua, Jokowi menata ekonomi dalam negeri. Hingga September ini, tak kurang sudah 13 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Puncaknya, lahir UU Tax Amnesty yang menjadi produk unggulan di bidang ekonomi.
Setelah politik dan ekonomi stabil, saatnya melakukan reformasi di bidang hukum. Meskipun begitu, Jokowi tetap memberikan perhatian lebih pada sektor lain seperti politik, ekonomi, keamanan dan sosial.
"Presiden akan mereformasi bidang hukum di Indonesia, sebenarnya persiapannya sudah dimulai sejak lama. Namun mungkin baru akan terlihat wujud nyatanya di tahun depan," kata Jubir Presiden, Johan Budi, Senin (26/9/2016).
Berbagai produk hukum di Indonesia akan ditinjau ulang, mulai dari peraturan yang tumpang tindih, penegakan hukum yang lebih agresif, revisi KUHP dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Semua sudah dipersiapkan secara matang dan akan segera dikeluarkan produk-produk reformasi di bidang hukum ini.
"Presiden sudah menugaskan secara khusus kepada Menko Polhukam dan Kantor Staf Kepresidenan untuk menerjemahkan perintah ini (reformasi bidang hukum). Nantinya akan ada peninjauan total berbagai peraturan dan perundangan yang tumpang tindih juga," jelas Johan.
"Presiden juga telah meminta saran dan masukan dari para pakar dan praktisi hukum. Saran yang didapat Presiden mencakup hukum secara keseluruhan," tegas Johan.
Pada Kamis (22/9), Jokowi memang mengundang 22 pakar hukum ke Istana. Bersama para pakar hukum itu, Presiden membahas berbagai permasalahan, mulai dari penegakan HAM, penguatan aparat penegak hukum, sampai secara khusus meminta masukan soal rencana revisi PP 99/2012 yang salah satunya mengatur tentang pemberian remisi untuk koruptor.
Presiden Jokowi pada tahun pertama kepemimpinannya memfokuskan pada stabilitas politik dalam negeri. Seperti diketahui, di tahun pertama kepemimpinannya, kondisi perpolitikan Indonesia sangat gaduh pasca Pilpres 2014.
Di tahun kedua, Jokowi menata ekonomi dalam negeri. Hingga September ini, tak kurang sudah 13 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Puncaknya, lahir UU Tax Amnesty yang menjadi produk unggulan di bidang ekonomi.
Setelah politik dan ekonomi stabil, saatnya melakukan reformasi di bidang hukum. Meskipun begitu, Jokowi tetap memberikan perhatian lebih pada sektor lain seperti politik, ekonomi, keamanan dan sosial.
Detik.com
loading...
Comments
Post a Comment