loading...
Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, mendesak Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib.
Apalagi mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menjelaskan mengenai keberadaan dokumen asli laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir.
Dokumen itu disebut telah dibagikan ke pejabat terkait, yakni Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Menkumham, dan Sekretaris Kabinet. Selain itu, SBY juga berjanji mengirimkan salinan laporan TPF Munir kepada pemerintahan Jokowi -Kalla dalam waktu dekat.
"Ibarat permainan sepak bola. Kini bola telah dilempar balik ke pemerintah Jokowi," kata Bonar melalui pesan singkat, Rabu (26/10/2016).
"Lagipula siapa pun, pemerintahan pasca-SBY berkewajiban untuk menuntaskan sisa pekerjaan yang terbengkalai itu," ujarnya.
Menurut Bonar, penuntasan kasus Munir pertama-tama dapat dilakukan dengan mengumumkan hasil temuan TPF Munir kepada publik.
Ini dilakukan agar publik bisa mengetahui hasil kerja dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban TPF Munir.
"Karena meski TPF Munir dibentuk oleh Presiden tetapi pembiayaan operasional tim tersebut berasal dari uang rakyat," kata Bonar.
Setelah itu, lanjut Bonar, pemerintah dapat membentuk TPF Munir baru dengan kewenangan projustisia.
Bonar menyarankan agar tim tersebut berisikan sebagian anggota TPF terdahulu dengan perwakilan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komnas HAM.
"Tugas tim ini, selain memperdalam dan menindaklanjuti hasil laporan terdahulu, juga mencari fakta-fakta baru yang memungkinkan proses hukum perkara pembunuhan politik aktivis HAM Munir dibuka kembali," kata Bonar.
Menurut Bonar, Jokowi-Kalla tak bisa lari dari tanggung jawab menuntaskan kasus Munir. Pasalnya, Jokowi-Kalla merupakan pemegang mandat kekuasaan tertinggi di Indonesia.
"Presiden Jokowi yang terpilih mendapat mandat untuk menyelesaikannya. Presiden Jokowi tidak bisa mengelak dari kewajiban ini," kata Bonar.
Kompas.com
loading...
Comments
Post a Comment